Kubu Oposisi Dipenjara, Subur Sembiring: People Power Bukan Makar!

Kubu Oposisi Dipenjara, Subur Sembiring: People Power Bukan Makar!

Sejumlah tokoh kubu oposisi kini harus mendekam di ruang tahanan kepolisian lantaran dituduh makar. Adapun, seruan people power menjadi dasar polisi menangkap mereka.

Demikian disampaikanĀ Ketua Dewan Pembina Majelis Tinggi Bela Negara, YM Raja Muda Karo Sri Paduka Dr (HC) Ir. M. Subur Sembiring, Kamis (30/5).

“Jika people power dilarang maka peristiwa jatuhnya Suharto dengan jutaan mahasiswa dan masyarakat di gedung DPR berarti makar dong,” kata Ir. M. Subur Sembiring.

Pada saat era Soeharto, tekanan mahasiswa dan masyarakat sangat kuat sehingga keputusan Soeharto mundur dari tampuk kekuasaan selama 32 tahun akhirnya dapat diterima semua pihak.
Kemudian, situasi juga tidak jauh berbeda dengan saat dimana rakyat Aceh, Sumatera Barat, menyusul mungkin daerah lain menyerukan referendum atau memisahkan diri dari NKRI.

Kubu Oposisi Dipenjara, Subur Sembiring: People Power Bukan Makar! (wartahub.com)
Kubu Oposisi Dipenjara, Subur Sembiring: People Power Bukan Makar!

“Karena mereka melihat pemimpin negara mereka di Jakarta tidak punya rasa kemanusiaan dalam peristiwa 21 dan 22 Mei 2019 yang lalu,” ungkap Subur.

Di antara para korban meninggal dunia saat kerusuhan terjadi sejak 21 hingga 22 Mei di Jakarta, terdapat dua anak terkena peluru sasaran aparat.”Apakah ada perhatian pemerintah pusat?” lanjutnya.

Dengan kondisi seperti itu, Subur sangsi ada penyelesaian menyeluruh dari serangan baik di Masjid Tanah Abang, Jakarta Pusat maupun markas besar Front Pemuda Islam (FPI) di Petamburan, Jakarta Barat. Hal itu sebagaimana ramai beredar rekaman videonya yang viral di media sosial beberapa waktu lalu.

“Yang ada semua info itu diputarbalikkan, yang benar adalah petugas kepolisian dan yang korban adalah salah. Di mana logikanya kita bisa menerima kenyataan ini,” tandasnya.

Kubu Oposisi Dipenjara, Subur Sembiring: People Power Bukan Makar! (wartahub.com)
Kubu Oposisi Dipenjara, Subur Sembiring: People Power Bukan Makar!

Lebih lanjut Subur menekankan, jika mau adil, tuntutan kecurangan Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 yang menjadi duduk masalahnya. Suara sah nasional dihitung dari rekapitulasi PPK di kecamatan.

Padahal, sumber hitungan itu ada di Form C-1 di setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Indonesia maupun luar negeri yang menjadi perwakilan.

“Semoga di MK (Mahkamah Konstitusi) nanti Form C-1 di kurang lebih 805.000 TPS di seluruh Indonesia dapat dihitung ulang bersama dan disaksikan oleh semua perwakilan 16 pimpinan partai politik dan saksi dari capres 01 maupun 02. Nanti akan terlihat hitungan yang sebenarnya karena tidak bisa lagi salah jumlah dan salah hitung,” pungkas Subur.