Terkait Putusan Bawaslu, BPN Prabowo: Quick Count Gugur Dan Cacat Hukum

Terkait Putusan Bawaslu, BPN Prabowo: Quick Count Gugur Dan Cacat Hukum

Komisi Pemilihan Umum (KPU) diputuskan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terbukti melanggar tata cara dan prosedur penginputan data pada sistem informasi penghitungan suara (Situng). KPU juga dinilai melanggar tata cara dan prosedur terhadap pendaftaran serta pelaporan lembaga penghitungan cepat.

Hal tersebut dikarenakan, KPU tidak menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada lembaga yang sudah melakukan penghitungan cepat hasil pemilu. Pemberitahuan itu dimaksud untuk memasukkan laporan sumber dana dan metodologi paling lambat 15 hari setelah pengumuman hasil survei, jajak pendapat, dan atau penghitungan cepat hasil pemilu.

“Dengan merujuk keputusan Bawaslu RI maka dapat disimpulkan bahwa quick count lembaga survei gugur dan cacat administrasi (hukum) dan situng KPU dipertanyakan kevalidannya,” kata juru bicara BPN Prabowo-Sandiaga, Suhendra Ratu Prawiranegara dalam pesan singkatnya, Kamis (16/5).

Suhendra mengatakan, sebab itu pihaknya berharap KPU dengan legawa dan bijaksana menghentikan proses Situng yang dianggapnya bermasalah. Hal tersebut harus dilakukan demi kebaikan semua. Kemudian, KPU juga harus menyatakan kekeliruannya kepada publik atas proses quick count atau hitung cepat dari lembaga survei.

Juru Bicara BPN Prabowo-Sandi, Suhendra Ratu Prawiranegara (wartahub.com)
Juru Bicara BPN Prabowo-Sandi, Suhendra Ratu Prawiranegara

“Quick qount yang sudah cacat secara adminitratif dan metodologi ilmiah (keilmuan) serta tidak adanya transparansi pendanaan Quick Count lembaga survei,” ujar Politikus Partai Gerindra itu.

Sebelumnya, Ketua BPN Prabowo-Sandi, Djoko Santoso menegaskan pihaknya menolak hasil perhitungan suara pilpres 2019 oleh KPU. Mereka menilai telah terjadi banyak kecurangan yang merugikan pihaknya pada Pilpres 2019.

Hal tersebut disampaikan Djoko Santoso dalam simposium mengungkap fakta-fakta kecurangan pilpres 2019 di Hotel Grand Sahid Jaya pada Selasa (14/5).

“Mencermati paparan ahli tentang kecurangan-kecurangan pemilu 2019 serta mengacu rekomendasi sekjen partai Koalisi Adil Makmur, berdasarkan hal tersebut, kami BPN Prabowo-Sandi bersama rakyat Indonesia yang sadar akan hak demokrasinya, menyatakan menolak hasil perhitungan suara dari KPU RI yang sedang berjalan,” tegas Djoko Santoso.

Jadi, terkait putusan Bawaslu, BPN Prabowo menyimpulkan bahwa quick count lembaga survei gugur dan cacat hukum, sehingga situng KPU dipertanyakan kevalidannya. Pasalnya, KPU juga dinilai melanggar tata cara dan prosedur terhadap pendaftaran serta pelaporan lembaga penghitungan cepat.