BPN : Ada Lima Kecurangan Terstruktur Sistematis, Masif Dan Brutal

BPN : Ada Lima Kecurangan Terstruktur Sistematis, Masif Dan Brutal

Jakarta – Tim Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi sebut sedikitnya terdapat lima bukti jika sudah terjadi kecurangan yang massif, sistematis, terstruktur serta brutal di Pilpres 2019. Hal tersebut disampaikan oleh Juru bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Dahnil Anzar Simanjuntak saat berada di Media Center Prabowo-Sandi, Jakarta Selatan, pada (29/4/2019).

“Sejak awal kami menyebutkan ada kecurangan yang terstruktur sistematis, masif dan brutal karena memang ada kecurangan yang terjadi mulai dari proses kampanye, pencoblosan dan pasca pencoblosan nahkan mulai DPT. Misalnya DPT yang kemudian kami protes kemudian tidak dapat sambutan dan perubahan yang signifikan,” kata Dahnil Anzar Simanjuntak.

Kemudian Dahnil menjelaskan, yang kedua ada pengorganisasian terhadap para penegak hukum yang struktural. Apalagi juga kepada para Aparatur Sipil Negara (ASN).

“Kami berulang kali menyatakan ada masifisme kerja yang secara struktural dari aparat kepolisian bahkan beberapa LSM menyatakan bahwasanya polisi melakukan pendataan ada pemilih di kantong-kantong suara tertentu untuk apa pendataan itu dan sebagainya,” jelasnya.

“Kemudian ada ibu-ibu berulang kali mengingatkan bahwasanya ada mobilisasi pegawai BUMN dan bahkan mereka diminta untuk menggunakan dana mereka sendiri untuk memastikan kemenangan dari salah satu calon yaitu 01. Kemudian ada mobilisasi ASN, kemudian kepala daerah segala macam sistematik pada masa kampanye,” sambung Dahnil.

kemudian yang ketiga, saat masa pencoblosan dianggap ada tindakan kecurangan yang terjadi sampai berdampak kepada suara pasangan calon presiden dan wakil presiden no urut 02 Prabowo Subianto dan Sandiaga Salahuddin Uno.

BPN : Ada Lima Kecurangan Terstruktur Sistematis, Masif Dan Brutal
BPN : Ada Lima Kecurangan Terstruktur Sistematis, Masif Dan Brutal (wartahub.com)

“Pada saat masa coblos ada daerah di mana Prabowo-Sandi terkuat tiba-tiba tempat suaranya kurang, di luar negeri tiba-tiba yang akan memilih 02 nggak bisa memilih dan seterusnya sampai pasca pencoblosan,” tuturnya.

Bukan hanya itu, saat berlangsung pencoblosan ada quick count dari bermacam lembaga survei. Hasil quick count itu menurut Dahnil menjadi salah satu upaya untuk membandingkan pada Situng di KPU.

“Di fase pencoblosan ada quick count, yang sekarang dugaan kami berusaha di cocokkan dengan perhitungan digital nya KPU,” ujarnya.

Setelah itu, Dahnil pun menduga adanya gerakan yang masif di Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) di Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang di duga ada campur tangan dari pihak lain.

“Ini sistematik yang kita rasakan, nah berangkat dari itu termasuk dari quick count. Kemudian situng yang konsisten, konsisten keliru itu menjadi seperti gerakan masif mengarahkan publik bahwasanya ini yang disebut mereka kalo ngomong post truth itu loh, ini sebenarnya desain post truth itu sendiri, jadi diarahkan, itu dugaan yang kami terima,” tutupnya.