Prabowo Ungkap Penerapan Tax Amnesty Fakta Kebocoran Anggaran Negara

Prabowo Ungkap Penerapan Tax Amnesty Fakta Kebocoran Anggaran Negara

Jakarta – Pemerintah Indonesia pernah menluncurkan peraturan baru untuk memberikan keringanan pajak atau tax ratio para tahun 2016 kemarin. Peraturan itu di buat untuk para wajib pajak atas harta yang sampai saat ini masih belum pernah di laporkan. Peraturan tersebut di maksudkan untuk dapat menaikkan pendapatan negara yang di ambil dari bidang perpajakan.

Maksud dari pemerintah untuk menerapkan tax amnesty yakni untuk mengambil lagi uang warga negara Indonesia (WNI) yang ada di luar negeri. Mereka di klaim memnyimpan uang itu di negara-negara yang mengiming-imingi bebas pajak.

Prabowo Subianto yang sebagai calon presiden no urut 02 itu menyatakan, jika keputusan dari pemerintah untuk menerapkan keringanan pajak adalah sebagai fakta nyata adanya kebocoran anggaran negara. Hal tersebut di ungkapkannya saat berorasi di kegiatan Silaturahim dan Konsolidasi Nasional Aliansi Pencerah Indonesia, yang berlokasi di Hotel Sahid, Jakarta, pada 3/3/2019.

“Menteri Keuangan Republik Indonesia dalam pemerintahan Joko Widodo mengatakan bahwa kekayaan warga negara Indonesia di luar negeri ada sekian ribuan triliun,” ungkap Prabowo

“Karena itulah pemerintahan Joko Widodo minta Undang-Undang tax amnesty. Karena dengan tax amnesty diharapkan uang itu bisa kembali.” sambungnya.

Prabowo menjelaskan, jika dia pernah mengimbau para elite politik soal kebocoran anggaran negara itu di tahun 1998. Bahkan, banyak dari mereka yang menyebut jika Indonesia merasakan krisis perekonomian yang serius.

Prabowo Ungkap Penerapan Tax Amnesty Fakta Kebocoran Anggaran Negara
Prabowo Ungkap Penerapan Tax Amnesty Fakta Kebocoran Anggaran Negara (wartahub.com)

Dia menilai, bahwa Indonesia pada saat itu merasakan krisis perekonomian yang luas. Dia mendapati, jika angkan ekonomi di Indonesia tak memperlihatkan adanya krisis. Hal tersebut bisa di katakan sebagai kebocoran kekayaan Indonesia besar-besaran. Hal itu juga telah berhasil di buktikan di dalam bukunya yang bertajuk Paradoks Indonesia.

“Ternyata, kekayaan kita masih terus mengalir ke luar. 1998-1999 saya dapat pencerahan,” jelas Ketua Umum Parta Gerindra itu.

“Dibilang 1998 krisis ekonomi, kalau kita lihat angka-angka tidak ada krisis ekonomi 1998. Saya sudah buktikan dalam buku saya Paradoks Indonesia.” imbuhnya.

Sementara itu, kejadian itu bahkan menerima tentangan dari pihak pemerintah sendiri. Prabowo menyatakan, jika dia heran ada para tokoh yang di kursi pemerintahan yang malah menampik apa yang telah di tetapkan oleh pemerintah 2-3 tahun kemarin.

“Justru saya agak aneh, agak kaget. Kok sekarang, tokoh-tokoh pemerintah yang sekarang seolah-olah membantah ucapan pemerintah sendiri 2 tahun yang lalu atau 3 tahun yang lalu,” ujar Mantan Danjen Kopassus tersebut.

“Ini saya tidak mengerti apa yang terjadi di sini, apakah penasihatnya berganti?” tutupnya.