Fuad Bawazier : Defisit Neraca Perdagangan Terus Mengalami Kemunduran

Fuad Bawazier : Defisit Neraca Perdagangan Terus Mengalami Kemunduran

Jakarta – Direktur Konsolidasi Nasional Koalisi Pasangan Prabowo-Sandi Fuad Bawazier menyatakan bahwa defisit neraca perdagangan terus mengalami kemunduran, di karenakan saat ini Indonesia pada saat ini tidak memiliki ekspor andalan. Hasilnya, pemerintah tidak dapat menahan defisit tersebut.

hal tersebut ia ungkapkan dalam diskuci yang bertajuk ‘Nestapa Ekonomi Indonesia 2018 ‘ berlokasi di Media Center Prabowo-Sandi, jl. Sriwijaya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pada 19/12/2018.

“Pertama, defisit itu utamanya karena ekspor kita melemah, kita tidak punya ekspor andalan, orde baru kita punya komoditas ekspor andalan dan dikawal oleh pemerintah dan itu berhasil (seperti) playwood, tekstil kita jalan. (Sekarang) Ini enggak ada,” jelasnya.

Ia menambahkan, kebijakan ekonomi untuk dapat meningktkan nilai ekspor dan juga valuta asing tidak di lakukan dengan baik oleh pemerintah pada saat ini. Karenanya, defisit neraca perdagangan tersebut terus mengalami penurunan.

“Paket kebijakan ekonomi yang sudah bertumpuk itu, itu satu meningkatkan ekspor, satu valuta asing, cuma ini semua di atas kertas, diumumin sendiri gak jalan,” kata Mantan Menteri Keuangan itu.

Selain itu juga, kebijakan penerapan B20 atau pencampuran 20% minyak sawit ke solar di anggap tidak memiliki dampak besar. Terlebih lagi sektor Migas di nilai sebagai penyebab masalah defisit dagang saat ini. Adapun impor Migas per bulan November masih besar dan menyumbang defisit US$ 1,5 miliar. Lalu, sepanjang Januari sampai November, tercatat defisit telah mencapai US$ 12,15 miliar atau setara Rp176 triliun.

Fuad Bawazier : Defisit Neraca Perdagangan Terus Mengalami Kemunduran
Fuad Bawazier : Defisit Neraca Perdagangan Terus Mengalami Kemunduran

“Untuk mengurangi neraca perdagangan makanya ada B20, itu gak jalan, angka itu tidak pengaruh B20, kalau dikasih B20 rusak mesin kita, itu memang untuk bantu (harga) sawit yang jatuh,” ujarnya.

Di samping itu, tindakan koruptif dari para pejabat di anggap juga sebagai penghambat kebijakan ekonomi pemerintah.

“Karena penyakit korupsi, menegakan pemerataan tidak bisa, melakukan perbaikan ekspor tidak bisa, impor ditekan tidak bisa,” tutupnya.